Jumat, 24 November 2017

DEFINISI POLITIK MENURUT SOSIOLOGI

DEFINISI POLITIK
            Politik ialah suatu hal yang digunakan oleh suatu sistem untuk melakukan kegiatan pemerintahan demi terlaksananya keputusan yang disepakati agar mencapai tujuan bersama. Dan politik akan menimbulkan suatu interaksi antara pemerintah dan masyarakat di wilayah tertentu yang disebut dengan demokrasi. Pemerintah disini merupakan lembaga yang berwewenang menyelenggarakan tugas negara dan berkuasa atas pembuatan, penerapan, dan penegakan peraturan dan kebijakan umum. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan lembaga pemerintahan tidak lepas dari yang namanya politik. Namun, pemerintah hanyalah unsur politik yang ada dalam berjalannya proses politik. Seperti pendapat yang dikemukakan Ramlan Surbakti, apa saja yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah dapat dikategorikan sebagai politik, tetapi politik tidak terbatas pada kegiatan lembaga pemerintah (Surbakti, 2010). Begitu juga dengan masyarakat, yang berinteraksi dengan pemerintah, seperti kegiatan pemilihan pemerintah atau wakil rakyat. Dan juga pengiriman petisi kepada pemerintah, hal ini merupakan contoh interaksi antara masyarakat dengan pemerintah yang disebut dengan demokrasi.
 Interaksi juga berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang telah disepakati demi tujuan dan kebaikan bersama. Seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat yang memengaruhi pelaksanaan keputusan dan proses berjalannya politik.keputusan politik yang telah disusun oleh pemerintah tidak jarang menuai perdebatan publik, namun semua pihak harus bisa menyepakati bahwa keputusan politik harus mengedepankan kebaikan berbagai pihak atau kepentingan publik. Terutama masyarakat yang sebagai pihak untuk menaati keputusan politik. Keputusan politik yang disangkutkan oleh seluruh elemen bangsa dan negara diatur dan dibuat oleh pemerintah nasional. Dan keputusan politik yang menyangkut hanya di suatu wilayah, diatur dan dibuat oleh pemerintah daerah atau provinsi. Dalam sistem pemerintahan daerah atau provinsi mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan politik yang hanya berlaku di daerahnya saja. Hal ini membuat perbedaan keputusan politik diantara tiap tiap sistem pemerintahan di daerah atau provinsi.
 Keputusan politik yang dilaksanakan secara baik dan benar akan menimbulkan berbagai dampak terhadap pola kehidupan masyarakat. Dengan suatu putusan politik memungkinkan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, dengan suatu putusan pula kelompok atau anggota masyarakat tertentu ada yang merasa dirugikan atau tidak diuntungkan. Mereka tentu berupaya mendesak pemerintah untuk mengubah keputusan politik yang ada atau membuat mereka lebih diuntungkan dengan kebijakan politik tersebut. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa politik dapat menjadi pemicu datangnya suatu konflik dan bisa juga menjadi peredam datangnya suatu konflik.
“Pada dasarnya manusia itu mementingkan dirinya sendiri dan bersifat rasional. Oleh karena itu, secara alamiah manusia cenderung berkonflik dengan sesamanya. Sifat mementingkan diri sendiri tampak dalam persaingan memperebutkan perolehan atau kekayaan, ketidakberanian demi keselamatan, dan kemuliaan demi reputasi (Hobbes, 1957) .
Maksud dari pendapat Hobbes tentang manusia bersifat rasional dikarenakan manusia memiliki akal untuk mengungkapkan argumentasi. Hal ini membuat manusia saling bertukar pendapat apa yang menurutnya baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi kepentingan kelompok. Sifat rasional manusia inilah yang menyebabkan konflik. Disinilah fungsi dan peran pemerintah akan teruji. Karena pemerintah harus bisa menciptakan perdamaian di kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah berwenang mutlak atas politik agar bisa memelihara perdamaian di antara masyarakat dan menjadikan masyarakat itu taat dan tertib sosial. Hal ini juga tidak dimaksudkan untuk terlalu membatasi masyarakat, tetapi untuk mencegah terjadinya oknum di masyarakat yang bertindak bebas dan merugikan masyarakat. Karena kebebasan individu harus dijaga dan diawasi oleh kewenangan mutlak pemerintah. Seperti pendapat Thomas Hobbes, Warga masyarakat hanya memiliki hak untuk diwakili dalam pemerintahan dan mereka tidak memiliki hak untuk berperan serta dalam pemerintahan (Hobbes, 1957).

Politik mengajak akal manusia untuk berfikir dan membicarakan berbagai hal yang mengenai tujuan bersama yang telah disepakati dan menggalangkan berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut. Oleh karena itu, politik sangat berguna bagi proses penyelenggaraan negara agar menciptakan integrasi bangsa. Perlunya penyampaian informasi tentang politik dari pemerintah kepada masyarakat supaya pengetahuan politik merata di setiap kalangan masyarakat. Namun, harus sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian segala keputusan dan kebijakan pemerintah dapat tersampaikan maksud dan tujuannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik. Di sisi lain masyarakat akan menjadi lebih bisa menjalankan demokrasi dengan baik sehingga politik dapat digunakan untuk terus mengkaji, memeperbaiki dan memperbaharui keputusan dan kebijakan pemerintah secara terus menerus.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar